Kamis, 02 Juni 2011

Hikmah Kebudayaan Pancasila

Apa yang kita temui dan alami dalam kehidupan mutakhir saat ini, tak lain satu-persatu menjadi bukti, dalam kehidupan pribadi maupun kolektif kita terjadi semacam pengikisan tiada henti dari hidup ideal yang diharapkan oleh negarawan-negarawan yang berkumpul dalam BPUPKI dan PPKI saat melahirkan Pancasila di puncak masa kemerdekaan Indonesia, Mei-Agustus 1945.
Kita akan mengalami kesulitan untuk menemukan satu hal saja, dari cara kita hidup, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat atau berindividuasi, dengan segala konsekuensi sistemik, struktural, hingga kulturalnya, yang mengindikasikan kita telah coba menjalani dasar-dasar idealistis dari ideologi resmi negara kita itu. Sejak sila pertama, hingga (baca: apalagi) sila yang terakhir.

Hal yang paling krusial dari pemahaman kita pada Pancasila adalah pikiran untuk melaksanakan satu-persatu dari sila-sila tersebut. Seolah sila-sila tersebut bisa kita terap dan wujudkan secara terpisah. Sementara pada kenyataannya, Pancasila adalah sebuah kesatuan gagasan yang koheren dan integratif. Yang satu meniscayakan atau mensyaratkan lainnya. Lebih tepat lagi, dalam hitungan yang agak ajaib atau tak terduga, sila pertama menjadi prasyarat atau keniscayaan bagi sila kedua dan seterusnya.

Artinya, tidak mungkin kita mewujudkan sila kelima, tanpa kita berhasil merealisasikan sila-sila sebelumnya. Begitulah pembukaan atau mukadimmah konstitusi kita menyebut empat sila awal tidak diikuti oleh kata sambung “dan” melainkan frase “untuk mewujudkan” sila yang terakhir. Maka membahas sila-sila Pancasila menjadi sia-sia bila ia tidak menempatkan sila-sila sebelumnya sebagai bagian yang integral atau semacam prakondisi bagi sila berikutnya.

Maka, tidaklah dengan perhitungan sederhana, bila persoalan agama, religiusitas atau spiritualitas ditempatkan sebagai sila pendahulu oleh para pendiri negeri ini. Muhammad Yamin menekan hal ini dengan menyatakan penempatan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama berarti “memenuhi prasyarat” dari realitas spiritual bangsa ini. Ketuhanan adalah jatidiri atau karakter paling utama, paling mendasar dari manusia Indonesia.

Karena itu, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ilahiah, beserta konsekuensi etik dan normatifnya, menjadi acuan pertama dalam kita menjalani hidup, hidup berkebudayaan. Tidak salah bila Sukarno sejak mulanya menyebutkannya sebagai “Ketuhanan yang Berkebudayaan”. Ketuhanan, sikap religius atau sikap berkeagamaan yang memiliki konteks dengan realitas lokalnya, dengan realitas kultural yang ada. Tanpa itu, agama akan tetap menjadi barang asing, stempel, lipstick yang mempercantik atau perban yang sekadar menutupi luka.

Apa yang terjadi belakangan ini dalam sikap dan hidup berkeagamaan kita, tampaknya menjauhi bahkan hampir mengkhianati ide dari sila yang paling polemis saat ditetapkan dulu itu. Sebagian dari kita kini justru menampilkan agama yang kian eksklusif, mengeras, intoleran, dan padat oleh simbol-simbol yang tidak akrab dengan kultur lokal. Ia menjadi tidak ramah dan cenderung alienatif; menjadi persoalan di saat seharusnya ia menjadi penyelesaian.

Hikmah Pancasila

Kenyataan mutakhir dari sikap keberagamaan itu menimbulkan reaksi yang defensif pada masyarakat secara umum. Agama yang mengeras dan beku itu menciptakan retakan pada sifat dasar dari masyarakat kita yang moderat, terbuka, egaliter dan toleran. Kerancuan dan kebingungan terjadi, sementara di saat yang bersamaan, para pemuka agama pun mengalami defisit legitimasi dan kemerosotan otoritasnya. Agama mengalami kegagalan, untuk pertama kalinya, sebagai acuan atau tuntunan dasar perilaku dan peripikir kita.

Hal ini mengakibatkan pemahaman kita pada hakekat manusia, sebagai makhluk yang bereksistensi maupun sebagai insan sosial. Sikap keberagamaan yang tertutup dan intoleran melihat manusia dalam demarkasi spiritual, sosial, ekonomis, politis, kultural, dan seterusnya. Status dipertajam untuk menciptakan diferensiasi, kemanusiaan pun muncul dengan cara mengasingkan, hingga rasa adil dan keadilan semakin sulit bahkan mustahil diterapkan. Terlebih keadilan yang “beradab”, menjadi nonsense saat adab menjauh dan membeku dalam lemari-lemari es fundamentalisme dan radikalisme.

Di titik ini, kita tidak dapat membayangkan perbedaan-perbedaan menciptakan sebuah “persatuan” Indonesia. Ketika perbedaan tinggal sebagai batas pemisah yang saling menidakkan dan meniadakan. Bukan lagi perbedaan sebagaimana yang dibayangkan Sukarno, atau Mpu Prapanca lebih dahulu (dalam Bhinneka Tunggal Ika), yakni keragaman khasanah kebudayaan yang menjadi sumber pendewasaan diri setiap etnik dan pemerkaya produk-produk kreatifnya. Saling ketergantungan simbolik dan kultural itulah yang membuat ratusan etnik di kepulauan ini bersatu dalam mutualisma kebudayaan.

Panorama atau pelangi yang dibangun oleh etnik dan budaya-budaya hybrid ini sesungguhnya adalah akar atau –lebih tepat—sebuah keniscayaan dari hidup kita yang multikulturalistik. Respek dan penerimaan yang ikhlas dan alamiah pada semua bentuk perbedaan menciptakan masyarakat yang tidak hanya egaliter, progresif, kontemporer, komunikatif, tapi juga membentuk dasar-dasar demokrasi yang sejati. Demokrasi yang bagi Sukarno, bukan demokrasi Barat, sekali lagi “bukan demokrasi Barat”, namun demokrasi komprehensif yang meliputi hidup politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Tak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, sebaliknya dan seterusnya. Inilah demokrasi kita, demokrasi yang berakar pada keniscayaan multikultural kita yang primordial di atas. Ia disusun bukan atas political game apalagi konspirasi atau oligarki elit, sebagaimana kita tiru dari banyak negara Barat, tapi dari sebuah “hikmah kebijaksanaan” yang diproduksi oleh mufakat sebuah permusyawaratan (atau) perwakilan. Bukan dari interest atau kepentingan sempit dan fatsoen-fatsoen konyol dari politikus dan partai politik yang ada saat ini.

Betapa dapat kita bayangkan, bila negeri ini dibangun dan disusun (sistem dan cara hidupnya) oleh dasar-dasar yang terpapar di atas. Sebuah masyarakat yang adil dan tenteram, yang penuh percaya diri karena memiliki semua solusi otentik bagi semua persoalan mutakhir, dapat tercipta. Ketika “demokrasi” terwujud dalam semua tingkatan dan dimensinya. Maka tak peduli lagi dengan semua sebutan dan predikat, sistem apa, hukum apa, demokrasi apa, terserah siapa pun menjulukinya. Ayam boleh berkotek atau kukuruyuk dengan 1001 jenis suara, yang penting ia memberi kita manfaat dari bulu, telor, ceker bahkan hingga kotorannya.

Hikmah Kebudayaan

Eksplanasi Pancasila yang sesungguhnya sangat sederhana –ketimbang kompleksitas yang terkandung di dalamnya—di atas, memberi kita indikasi kuat pada penolakan terhadap realitas kehidupan yang kita jalani saat ini. Realitas yang dibangun oleh paham-paham, acuan hingga dasar pemikiran idealistis yang sebenarnya sangat berjarak dari apa yang kita miliki sendiri dalam sejarah kebudayaan atau peradaban kita.

Kita tak bisa menipu diri untuk mengakui, realitas kontemporer yang (pos)modern ini, adalah sebuah artifisialisasi dari kebudayaan/peradaban global yang secara sadar dan tidak, kita cangkokkan (atau dicangkokkan oleh pihak lain) pada realitas kebudayaan kita sendiri. Akibatnya, bukan hanya kebudayaan kita sendiri tertindih atau tenggelam, kebudayaan cangkokan pun kita terima sebagai satu “keniscayaan” baru yang taken for granted. Bukan hanya kita kemudian kian asing dan tak mengenali kebudayaan kita sendiri, realitas diri kita sendiri, kita pun malu, enggan, dan menyisihkan ke tempat paling sembunyi bila dalam momen tertentu realitas diri sejati itu muncul atau manifest secara tak sengaja.

Padahal, dari dalam realitas diri sejati itu sesungguhnya pada pendiri bangsa ini menggali ilmu, gagasan dan proyeksi masa depan, lalu mengristalisasikannya dalam apa yang kita kenal sebagai Pancasila. Sukarno hingga menitikkan airmata, ketika di malam hari –sebelum ia berpidato menyampaikan lima sila yang bersejarah itu—ia berdiri menatap langit, ribuan bintang, berkontemplasi, dan menyerap gagasan dari gugusan riwayat sejarah bangsanya yang ia sadari demikian kaya sebagaimana bilangan bintang di atasnya. Ia berulangkali berdzikir dan memohon kekuatan pada-Nya, karena tanggungjawab besar ia yang emban untuk menetapkan hikmah dari kekayaan bangsa itu, menjadi sebuah Weltanschauung, jadi sebiuah leitstar, yang akan memersatukan bangsanya, akan mengarahkan jalan dan masa depan bangsanya.

Pancasila, lebih dari sekadar karya politik, adalah sebuah karya kebudayaan. Ia adalah himpunan kristal dari pengendapan yang jenius seorang Sukarno serta sejawat pejuangnya di kala itu. Dengan pengetahuan yang masih terbatas, data yang masih miskin, teknologi dan ilmu yang tertinggal sangat jauh ketimbang saat ini, intuisi dan hikmah kebijaksanaan Sukarno dkk mampu menciptakan ideologi yang dunia manapun mengakui serta menghargainya. Yang mendahului dan tak terjangkau oleh capaian-capaian banyak ideologi lainnya.

Tidak hanya sungguh memalukan, tapi juga bebal dan pandir, bila kita tak menghargai warisan itu dan menghayati serta melaksanakannya. Apalagi bila kita mengkhianatinya, dengan antara lain secara sengaja menyingkirkannya dalam cara kita hidup bersama, berpolitik, berekonomi, berbangsa dan bernegara. Bangsa apa yang tidak menghargai pahlawannya, yang mengkhianati ide dan perjuangannya? Bangsa apa yang bangga dengan budaya cangkokan ketimbang yang secara orisinal ia miliki sendiri? Kita tahu jawabannya, bangsa apa itu.

Radhar Panca Dahana, Budayawan, Sastrawan dan Pekerja Teater (metrotvnews.com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ShareThis